Foto : PRP/Ilustrasi
PRO.com | DELI SERDANG – Begini ceritanya……….
Meski sebelumnya telah dilakukan pengadaan mobil dinas melalui APBD, Bupati Deli Serdang disebut masih kembali menggunakan mobil rental untuk operasional dinas.
Kebijakan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang tersebut kini menjadi perhatian publik.
Untuk diketahui, mobil dinas listrik berjenis SUV off-road Chery J6 berwarna hitam itu terlihat terparkir di depan lobi Kantor Bupati Deli Serdang.
Kendaraan tersebut bukan dibeli, melainkan disewa melalui pihak ketiga dengan sistem kontrak.
Padahal, setahun lalu, Bupati Deli Serdang yang diketahui masih dari Keluarga Besar Bupati Deli Serdang terdahulu yakni Alm. Amri Tambunan dan Azhari Tambunan itu, sudah memiliki mobil dinas baru Mitsubishi Pajero.
Dalam hal ini, Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara diketahui , mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
Adapun pengalokasian anggaran dana yang berasal dari APBD Deli Serdang itu untuk pengadaan mobil dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Asri Ludin Tambunan dan Lomlom Suwondo, beserta istri mereka yang menjabat sebagai pengurus PKK.
Pengadaan kendaraan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelantikan kepala daerah baru yang dijadwalkan Kementerian Dalam Negeri pada 20 Februari 2025 lalu.
Namun, Bupati Deli Serdang yang kini dijabat Asri Ludin Tambunan, kini kembali menyewa mobil dinas listrik jenis SUV Chery J6.
Kabarnya, biaya sewa untuk mobil listrik tersebut senilai Rp.14 juta per bulan.
Berdasarkan perhitungan, dalam setahun rakyat Deli Serdang terpaksa membayar sewa sekira Rp 168 juta.
Belum lagi biaya perawatan dan kerusakannya.
Situasi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Pasalnya, kendaraan dinas yang telah dibeli menggunakan anggaran daerah dinilai seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan operasional kepala daerah tanpa harus kembali menyewa kendaraan dari pihak ketiga.
Kebijakan tersebut pun dinilai sebagian kalangan terkesan suka-suka dan tidak menunjukkan perencanaan anggaran yang matang.
Masyarakat meminta adanya transparansi terkait alasan penggunaan mobil rental, termasuk besaran anggaran yang dikeluarkan dan dasar pertimbangannya.
“Publik tentu bertanya-tanya, untuk apa membeli mobil dinas jika pada akhirnya masih menggunakan kendaraan rental untuk operasional bupati. Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik di Deli Serdang, Selasa (12/5/2026).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, mobil rental tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas kedinasan Bupati Deli Serdang dalam berbagai agenda pemerintahan dan kunjungan kerja.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Deli Serdang terkait alasan penggunaan kendaraan sewa tersebut.
Kondisi ini juga memicu sorotan terkait efektivitas penggunaan APBD.
Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan justru menambah beban belanja operasional kendaraan dinas.
Selain itu, DPRD Deli Serdang diminta untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Pengawasan dinilai penting guna memastikan setiap penggunaan uang rakyat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Masyarakat berharap Pemkab Deli Serdang segera memberikan klarifikasi agar polemik terkait mobil dinas dan kendaraan rental operasional bupati tidak semakin berkembang di tengah publik. (red)
Editor/Publish : Antonius Sitanggang
