Bersatu Bersama 98 Resolution Network, Aktivis Lintas 98 Sumut Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Pemerataan Kesejahteraan

PRO.com | MEDAN – Begini ceritanya……….

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aktivis Lintas 98 Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dengan program-program pembangunan nasional pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di Sumatera Utara.

Dalam hal ini, bersama 98 Resoluion Network, para aktivis yang tergabung dalam Aktivis Lintas 98 Sumut itu menilai, bahwa kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait itu, selaku juru bicara dalam pertemuan yang digelar Jumat 26 Juni 2026 di Medan itu, kepada wartawan, Turman Simanjuntak dari 98 Resolution Network menuturkan, komitmen tersebut merupakan respons atas dinamika politik nasional yang berkembang.

“Termasuk munculnya kritik dari sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintahan saat ini,” tegasnya dalam pertemuan yang dihadiri para Aktivis Lintas 98 Sumut yakni, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.

Dalam hal ini, dengan menegaskan pihaknya tidak akan masuk dalam ruang perdebatan atas dinamika itu, Turman Simanjutak menuturkan, bersama 98 Resoluition Network, para aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumut mencoba mencermati dinamika politik yang terjadi belakangan ini atas beberapa kelompok masyarakat termasuk dari mahasiswa yang mempertanyakan kinerja presiden.

Menurut Turman Simanjuntak, banyak cita-cita reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo.

Walupun begitu, tegas Turman Simanjuntak, bersama 98 Resolution Network, aktivis Lintas 98 Sumut akan tetap mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan agar berjalan dengan baik.

“Termasuk memberikan kritikan melalui kabinet Prabowo-Gibran”, tegas juru bicara dari 98 Resoluiton Network itu.

Untuk itu, selaku koordinator pertemuan para aktivis Lintas 98 Sumut, Edison Marbun menambahkan, Aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mengajak seluruh pihak termasuk para aktivitis Lintas 98 Sumut untuk introspeksi soal 28 tahun reformasi, karena sepanjang 28 tahun reformasi memberikan kontribusi demokrasi politik masih terdapat kekurangan.

“Jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya akan menjadi demokrasi semu,” ungkapnya

Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic, Edison Marbun menilai, hal ini membajak demokrasi politik sekaligus hajat hidup rakyat banyak.

Mewakili para aktivitis Lintas 98 Sumut yang dalam hal ini aebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, koordinator pertemuan para aktivis Lintas 98 Sumut itu menegaskan, bahwa sistem demokrasi kita harus berlandaskan Sosio-Demokrasi, bukan demokrasi liberal ala Barat yang dalam hal ini dinilai hanya menjamin kebebasan di kotak suara namun mengabaikan akses rakyat terhadap sumber kekayaan Negara.

Berikut pernyataan politik Lintas 98 Sumut Bersama 98 Resolution Netwok Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo – Gibran :

1. Menyita harta para koruptor untuk subsidi rakyat.

Dalam hal ini, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menjalankan mandat reformasi “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”.

Hal ini dibuktikan melalui penyitaan uang korupsi Rp 13,25 triliun terkait CPO (Wilmar Group), penyitaan Rp 11,42 triliun terkait denda administrasi pelanggaran kawasan hutan, penyitaan Rp 920 miliar dan emas 51 Kg dari makelar kasus MA Zarof Ricar, serta pemberantasan mafia migas Riza Chalid.

Uang sitaan tersebut ditegaskan oleh Presiden akan digunakan untuk membangun sekolah rakyat, kampung nelayan dan yang lainnya untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, guna memberikan efek jera, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network juga mendorong aparat penegak hukum untuk menghukum para terduga koruptor MBG dengan hukuman yang berat, minimal penjara seumur hidup, karena telah mengkhianati rakyat, negara dan kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

2. Pemberantasan Korupsi dari Hulu.

Dalam hal ini, pendekatan pemberantasan korupsi kini lebih progresif karena menyasar korupsi terhadap sumber pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA dan penyalahgunaan izin konsesi bukan sekadar korupsi belanja negara.

Namun, pemerintah telah mencegah kebocoran pendapatan melalui praktik miss-invoicing yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun dan transfer pricing sekitar Rp 75 triliun per tahun.

3. Penertiban Hutan dan Lahan

Dalam hal ini, sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan Pasal 33 UUD 1945, Presiden Prabowo telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan penguasaan hutan ilegal dan menagih denda administratif.

Hasilnya, Satgas PKH telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan yang terdiri dari 5,88 juta hektar sawit dan 12.371,58 hektar pertambangan.

Adapun lahan tersebut akan diredistribusi untuk dikelola rakyat melalui koperasi.

Untuk itu, kepada pemerintah, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network untuk mendorong transparansi dalam pengelolaannya.

4. Mengawal Semangat Anti-Kebocoran

Dalam hal ini, kepada seluruh pemangku kepentingan, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menegaskan agar menjiwai semangat Presiden Prabowo dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 33.

Untuk itu, kepada para pengelola negara diminta harus menjunjung efisiensi dan antikorupsi yang kesemuanya itu akan dikawal agar jangan ada yang menyalahgunakan niat baik Presiden Prabowo dengan memindahkan kebocoran dari satu tempat ke tempat lain,

5. Dekonstruksi APBN

Dalam hal ini, Presiden Prabowo telah mendekonstruksi struktur APBN sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memastikan warga negara hidup sejahtera yang selanjutnya merombak belanja koruptif dan dana transfer daerah yang mengendap sekira Rp 234 triliun, lalu mengalokasikannya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan terbongkarnya kasus Korupsi di BGN, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network meminta agar pemerintah secepatnya melakukan evaluasi tata kelolanya.

Sementara itu, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mengecam para pengkritik yang ber-mindset neoliberal yang menyebut program kerakyatan (MBG) ini sebagai “membakar anggaran” dan mendistorsi pasar.

6. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Dalam hal ini, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menepis intrik yang menuduh anggaran pendidikan dikurangi demi program MBG.

Anggaran pendidikan justru meningkat sesuai mandatory konstitusi sebesar 20 persen.

Buktinya, pada 2026, anggaran lingkup Kementerian naik menjadi Rp 116 triliun.

Selain itu, pada 2026, Belanja Pemerintah Pusat untuk pendidikan juga meningkat Rp 28,5 triliun, termasuk tunjangan guru, beasiswa, BOS, PIP, dan KIP.

Bahkan anggaran TKD Pendidikan naik Rp 6,7 triliun, biaya investasi pendidikan Rp 2,9 triliun untuk dana abadi pendidikan (LPDP, BLU, dana bergulir).

Jadi, sumber dana MBG jelas murni dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun dari 2025 ke 2026.

7. Dukungan Kritis Melawan Neoliberalisme

Dalam hal ini, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menghormati segala bentuk kritik terhadap pemerintah.

Sedangkan Presiden Prabowo pun telah membuktikan diri terbuka terhadap koreksi dugaan penyimpangan tata kelola MBG.

Namun, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menilai ada anomali dalam gerakan sosial yang saat ini justru ber-mindset neoliberal yakni mempersoalkan anggaran kesejahteraan dan menuduh penguatan BUMN sebagai motor penguatan ekonomi rakyat dituduh sebagai distorsi pasar.

Jika dicermati Pidato Presiden Prabowo dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 118 tentang dasar dan arah program dan kebijakan Pemerintah di forum paripurna DPR-RI, dasar arah dan pelaksanaannya sudah sangat jelas ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi, mencegah kebocoran sumber kekayaan negara, memberantas korupsi dan menjadikan APBN sebagai alat mensejahterakan rakyat.

Karena itu, saat ini, strategi gerakan sosial yang tepat adalah memberikan dukungan korektif (critical support) kepada Presiden Prabowo.

8. Persatuan Menghadapi Geopolitik

Dalam hal ini, menghadapi tekanan geopolitik yang melemahkan ekonomi nasional, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam suasana damai.

Demokrasi politik yang telah dicapai harus menjadi alat untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network akan terus aktif membuka dialog untuk menjelaskan arah program strategis Presiden Prabowo sekaligus mengawal pelaksanaannya.

Selain itu, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program program Pro rakyat, seperti kampung nelayan, makan bergizi gratis, swasembada pangan, kopdes merah putih.

Namun, kepada pemangku kebijakan, aktivis Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network mengingatkan untuk membuat tata kelola program yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (red)