Skip to content
21 Oktober 2026
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
PEDULI RAKYAT ONLINE

PEDULI RAKYAT ONLINE

Dari Dan Untuk Rakyat

Connect with Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
Primary Menu
  • Home
  • DAERAH
    • MEDAN
    • DELI SERDANG
    • SERDANG BEDAGAI
    • TEBING TINGGI
    • KISARAN
    • TANJUNGBALAI
    • LABURA
    • LABUHANBATU
    • LABUSEL
    • PALUTA
    • PALAS
    • MADINA
    • P SIDEMPUAN
    • TAPSEL
    • BINJAI
    • LANGKAT
    • KARO
    • DAIRI
    • PAK-PAK BHARAT
    • P SIANTAR
    • SIMALUNGUN
    • TOBA
    • SAMOSIR
    • HUMBAHAS
    • TAPUT
    • SIBOLGA
    • TAPTENG
    • GUNUNG SITOLI
    • NIAS
    • NISEL
    • NIAS BARAT
    • NIAS UTARA
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • ADHIYAKSA
  • TRIBRATA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • KORUPSI
  • PERISTIWA
  • OPINI
  • RAGAM
    • POLITIK
    • PENDIDIKAN
    • EKONOMI | BISNIS
    • KESEHATAN
    • OLAHRAGA
    • LITERASI SISWA
    • KAMERA PRO
  • YOU TUBE
Light/Dark Button
YOUTUBE PRO
  • MEDAN
  • OPINI
  • POLITIK

Pergeseran Kebijakan yang Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara Radikal

AdminPRO 9 Maret 2026 2 minutes read
Pergeseran Kebijakan Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara Radikal

Foto : PRO/Ilstrasi

PRO.com | MEDAN – Begini ceritanya……….

Krisis perumahan menjadi salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara.

Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian layak.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pergeseran kebijakan mulai muncul dan dinilai berpotensi mengubah situasi krisis perumahan secara radikal.

Para pengamat ekonomi dan perencanaan kota menilai, kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan arah pasar perumahan.

Salah satu perubahan yang banyak dibicarakan adalah upaya memperbanyak pembangunan rumah terjangkau melalui insentif bagi pengembang, termasuk kemudahan perizinan dan keringanan pajak.

Selain itu, sejumlah pemerintah daerah mulai merevisi aturan zonasi yang sebelumnya membatasi pembangunan hunian dengan kepadatan tinggi.

Dengan perubahan regulasi tersebut, pembangunan apartemen, rumah susun, dan kawasan hunian vertikal diharapkan dapat meningkat sehingga ketersediaan rumah bagi masyarakat semakin luas.

Pergeseran kebijakan juga terlihat dari meningkatnya perhatian pada program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan berupa subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, hingga pembangunan rumah bersubsidi menjadi langkah yang dinilai dapat membantu kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pasar properti.

Tidak hanya itu, beberapa negara juga mulai mendorong konsep pembangunan hunian berbasis komunitas dan pemanfaatan lahan tidur di kawasan perkotaan.

Langkah ini dianggap sebagai solusi untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas sekaligus menekan harga rumah yang terus melonjak.

Namun para ahli mengingatkan bahwa perubahan kebijakan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat dan implementasi yang konsisten. Tanpa pengelolaan yang tepat, program perumahan justru berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan atau pihak yang tidak berhak.

Meski demikian, berbagai langkah reformasi kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Jika kebijakan tersebut berjalan efektif, krisis perumahan yang selama ini dianggap sulit diatasi bisa mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan.*****

Penulis : Nugroho Wicaksono

Editor/Publish : Antonius Sitanggang

 

Share
Tweet
Send
Send

Post navigation

Previous: Mengapa Layanan Berlangganan Mobil Semakin Populer?
Next: Bukti Pemerintah Pusat Bersinergi Dengan APH, Menteri PU RI Sambangi Kejati Sumut

BERITA TERKAIT

DOKUMEN, JAWABAN, DAN TEKANAN
  • HUKUM & KRIMINAL
  • MEDAN
  • OPINI
  • YOU TUBE

Dokumen, Jawaban, Dan Tekanan [Antara Maling Dan Koruptor Di Balik Proses Hukum – Part 2]

AdminPRO 19 Oktober 2026
Dua Dunia, Dua Perkara - Antara Maling Dan Koruptor
  • HUKUM & KRIMINAL
  • MEDAN
  • OPINI
  • YOU TUBE

Dua Dunia – Dua Perkara | Antara Maling Dan Koruptor Di Balik Proses Hukum [Part-1]

AdminPRO 14 Oktober 2026
Massa Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset, DPR RI Janji Paling Lambat 15 Desember 2026
  • KORUPSI
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • POLITIK

Massa Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset, DPR RI Janji Paling Lambat 15 Desember 2026

AdminPRO 27 Agustus 2026

TOP NEWS

  • Massa Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset, DPR RI Janji Paling Lambat 15 Desember 2026 - 23 views
  • Menatap Indonesia Di Usia 81 Tahun - 14 views
  • Pertaruhkan Jabatan, Pimpinan DPR RI Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan hingga 15 Desember 2026 - 14 views
  • Jika Rakyat Masih Kehilangan Ruang Hidup di Negerinya Sendiri, Apakah Makna Kemerdekaan Indonesia Masih Utuh? - 8 views
  • Proses Hukum Atas LP Nomor: STTPL/B/30/V/2025 Masih Berproses di Kejari Deli Serdang dan Tersangka Disebut Tidak Pernah Ditahan, PPKS “Namingon Sada” Tuntut Keadilan dan Kepastian Hukum - 7 views
  • Dua Dunia – Dua Perkara | Antara Maling Dan Koruptor Di Balik Proses Hukum [Part-1] - 6 views
  • Puluhan Tahun Mengusahai dan Menguasai Lahan Untuk Penghidupan, Hak Rakyat atas Lahan Eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawan Diduga Terancam Dirampas - 5 views
  • Teror Berulang Yang Mengusik Rasa Aman, Polisi Kemana? - 4 views
  • Dapatkah Petugas BNN dan Reskrim Narkoba Memberantas Kejahatan Narkoba di Sumut? Publik Menunggu Langkah Nyata - 4 views
  • Akankah Pakta Integritas Kejati & Polda Sumut Berjalan Konsisten Dalam Praktik Penegakan Hukum di Sumut? - 3 views
Dilihat 0 kali
  • REDAKSI PRO
  • Pedoman Media Siber
  • Contact
  • About
  • Privacy Policy
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
Copyright © Peduli Rakyat Online 2026 | MoreNews by AF themes.