Skip to content
5 April 2026
  • WhatsApp
  • Facebook
  • Instagram
  • Tik Tok
PEDULI RAKYAT ONLINE

PEDULI RAKYAT ONLINE

Dari Dan Untuk Rakyat

Lowongan Red.PRO
Primary Menu
  • Home PRO
  • OPINI
  • INTERNASIONAL
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • SUMUT
      • MEDAN
      • DELI SERDANG
      • SERDANG BEDAGAI
      • TEBING TINGGI
      • KISARAN
      • TANJUNGBALAI
      • LABURA
      • LABUHANBATU
      • LABUSEL
      • PALAS
      • PALUTA
      • P SIDEMPUAN
      • MADINA
      • TAPSEL
      • BINJAI
      • LANGKAT
      • KARO
      • DAIRI
      • PAK-PAK BHARAT
      • P SIANTAR
      • SIMALUNGUN
      • TOBA
      • SAMOSIR
      • HUMBAHAS
      • TAPUT
      • SIBOLGA
      • TAPTENG
      • GUNUNG SITOLI
      • NIAS
      • NIAS BARAT
      • NIAS UTARA
      • NISEL
  • HUKUM | KRIMINAL
    • HUKUM
    • KRIMINAL
    • KORUPSI
  • PERISTIWA
  • POLITIK
  • EKONOMI | BISNIS
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • OLAHRAGA
  • RAGAM
    • KAMERA PRO
    • LITERASI SISWA
    • YOU TUBE PRO
Light/Dark Button
YouTube PRO
  • MEDAN
  • NASIONAL
  • OPINI
  • POLITIK

Pergeseran Kebijakan yang Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara Radikal

AdminPRO 9 Maret 2026 (Last updated: 28 Maret 2026) 2 minutes read
Pergeseran Kebijakan Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara Radikal

Foto : PRO/Ilstrasi

PRO.com | MEDAN – Begini ceritanya……….

Krisis perumahan menjadi salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara.

Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian layak.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pergeseran kebijakan mulai muncul dan dinilai berpotensi mengubah situasi krisis perumahan secara radikal.

Para pengamat ekonomi dan perencanaan kota menilai, kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan arah pasar perumahan.

Salah satu perubahan yang banyak dibicarakan adalah upaya memperbanyak pembangunan rumah terjangkau melalui insentif bagi pengembang, termasuk kemudahan perizinan dan keringanan pajak.

Selain itu, sejumlah pemerintah daerah mulai merevisi aturan zonasi yang sebelumnya membatasi pembangunan hunian dengan kepadatan tinggi.

Dengan perubahan regulasi tersebut, pembangunan apartemen, rumah susun, dan kawasan hunian vertikal diharapkan dapat meningkat sehingga ketersediaan rumah bagi masyarakat semakin luas.

Pergeseran kebijakan juga terlihat dari meningkatnya perhatian pada program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan berupa subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, hingga pembangunan rumah bersubsidi menjadi langkah yang dinilai dapat membantu kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pasar properti.

Tidak hanya itu, beberapa negara juga mulai mendorong konsep pembangunan hunian berbasis komunitas dan pemanfaatan lahan tidur di kawasan perkotaan.

Langkah ini dianggap sebagai solusi untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas sekaligus menekan harga rumah yang terus melonjak.

Namun para ahli mengingatkan bahwa perubahan kebijakan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat dan implementasi yang konsisten. Tanpa pengelolaan yang tepat, program perumahan justru berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan atau pihak yang tidak berhak.

Meski demikian, berbagai langkah reformasi kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

Jika kebijakan tersebut berjalan efektif, krisis perumahan yang selama ini dianggap sulit diatasi bisa mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan.*****

Penulis : Nugroho Wicaksono

Editor/Publish : Antonius Sitanggang

 

Bagikan Ke :

Post navigation

Previous: Mengapa Layanan Berlangganan Mobil Semakin Populer?
Next: Bukti Sinergitas Pemerintah Pusat Dengan APH, Menteri PU RI Sambangi Kejati Sumut

Berita PRO Terkini

Sabtu (442026) sekira pukul 18.00 WIB, pesawat yang membawa jenazah tiga prajurit TNI itu tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten,
  • NASIONAL
  • PERISTIWA

Disambut Sejumlah Prajurit TNI Tiba di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Penyambutan Jenazah 3 Prajurit TNI Yang Gugur di Lebanon

AdminPRO 4 April 2026
Terbukti Korupsi, Terdakwa Heliyanto, Mantan PPK PJN Sumut Divonis 5 Tahun Penjara Atas Kasus Suap Proyek Jalan Di Sumut Tahun 2023–2025
  • KORUPSI
  • MEDAN

Terbukti Korupsi, Terdakwa Heliyanto, Mantan PPK PJN Sumut Divonis 5 Tahun Penjara Atas Kasus Suap Proyek Jalan Di Sumut Tahun 2023–2025

AdminPRO 2 April 2026
Mulai 1 April 2026, Setiap Jumat, Pemerintah Berlakukan WFH Bagi ASN
  • NASIONAL
  • POLITIK

Bagian Dari Transformasi Budaya Kerja Nasional Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Dan Mobilitas, Mulai 1 April 2026, Setiap Jumat, Pemerintah Berlakukan WFH Bagi ASN

AdminPRO 31 Maret 2026

TOP NEWS PRO

  1. Pergeseran Kebijakan Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara RadikalPergeseran Kebijakan yang Dapat Mengubah Krisis Perumahan Secara Radikal (46)
  2. Antara Kekuasaan, Kewenangan, dan Peraturan dalam Proses Hukum)Antara Kekuasaan, Kewenangan, dan Peraturan dalam Proses Hukum (46)
  3. Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS Disiram Air KerasAktivis Persaudaraan 98 Sumut Angkat Bicara, Desak Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS Disiram Air Keras (42)
  4. Dinilai Tidak Ingin Terpantau Wartawan, Sidang Putusan Terdakwa Monika Rajagukguk Alias Mak Jordi Mendadak Berpindah dari JadwalDinilai Tidak Ingin Terpantau Wartawan, Sidang Putusan Terdakwa Monika Rajagukguk Alias Mak Jordi Mendadak Berpindah dari Jadwal (34)
  5. Tragedi Di SD Putri Shajareh Tayyebeh Iran, 171 Siswi Tewas Dalam Serangan MematikanTragedi Di SD Putri Shajareh Tayyebeh Iran, 171 Siswi Tewas Dalam Serangan Mematikan (32)
  6. Terima Kunjungan LPSK, Kajati Sumut Bersama LPSK Komit Melindungi Saksi Dan KorbanTerima Kunjungan LPSK, Kajati Sumut Bersama LPSK Komit Melindungi Saksi Dan Korban (31)
  7. Harapan Korban kepada Majelis Hakim dalam Perkara Penganiayaan karena Emosi dengan Terdakwa Monika Rajagukguk alias Mak JordiHarapan Korban kepada Majelis Hakim dalam Perkara Penganiayaan karena Emosi dengan Terdakwa Monika Rajagukguk alias Mak Jordi (29)
  8. Antara Hak dan Kewajiban Atas Tuntutan Masyarakat kepada PemerintahAntara Hak dan Kewajiban dalam Tuntutan Masyarakat kepada Pemerintah (29)
  9. Mulai 1 April 2026, Setiap Jumat, Pemerintah Berlakukan WFH Bagi ASNBagian Dari Transformasi Budaya Kerja Nasional Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Dan Mobilitas, Mulai 1 April 2026, Setiap Jumat, Pemerintah Berlakukan WFH Bagi ASN (29)
  10. Layanan Berlangganan Mobil Semakin PopulerMengapa Layanan Berlangganan Mobil Semakin Populer? (27)
Jumlah Pengunjung 46
  • REDAKSI PRO
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • WhatsApp
  • Facebook
  • Instagram
  • Tik Tok
Copyright PEDULI RAKYAT ONLINE © {2026) All rights reserved. | ReviewNews by AF themes.